Category: Press Release

Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Badan Usaha Pelabuhan menggelar sosialisasi layanan pengunaan perairan di wilayah kerja Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB) di Hotel Travelodge Batam pada Rabu (30/11/2022).

Sosialisasi tersebut diberikan kepada pelaku usaha Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di wilayah kerja BP Batam dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 41 Tahun 2021 yang mengamanatkan izin usaha jasa terkait dengan penggunaan perairan di KPBPB.

“Amanat dari PP 41 tahun 2021 ini kewenangan yang sebelumnya berada pada instansi lain, kini diamanatkan kepada BP Batam, salah satunya ada layanan penggunaan perairan” kata Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam Dendi Gustinandar usai sosialisasi.

Dendi menyerukan kepada seluruh pemilik Tersus dan TUKS yang menggunakan perairan dalam wilayah kerja KPBPB untuk mengajukan permohonan registrasi layanan penggunaan perairan kepada BP Batam.

Disebutkan besaran tarif tersebut diatur pada lampiran 2 Perka BP Batam Nomor 34 tahun 2021, adapun besarannya Rp 2.500 m2/ tahun.

“Kami himbau perusahaan yang belum menyampaikan permohonan pembayaran atas penggunaan perairan dalam wilayah kerja BP Batam agar dapat mengajukannya dan kemudian besaran nilai akan dihitung oleh bagian Komersil Badan Usaha Pelabuhan,” seru Dendi.

Apresiasi dari Pelaku Usaha

Dewan Penasehat Batam Shipyard Offshore Association (BSOA) Sarwo Edi mengapresiasi khusus langkah BP Batam untuk membebaskan biaya tambat bagi kapal-kapal di Tersus dan TUKS di perairan KPBPB.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala BP Batam Nomor 27 Tahun 2021.

Menurutnya Kebijakan Kepala BP Batam Muhammad Rudi tersebut sebagai langkah tepat untuk mendukung pengembangan industri maritim Batam dan nyata dirasakan para pengguna usaha di kepelabuhanan Batam.

“Yang memberi dampak besar adalah pembebasan tarif tambat di terminal dan galangan,” katanya.

Disebutkan, sebelumnya Batam sempat kehilangan klien di sektor galangan kapal akibat besaran biaya tambat yang timbul.

“Tahun-tahun sebelumnya kita harus susah-payah meyakinkan (klien). Tapi dengan 0 persen biaya untuk tambat, ini menjadi daya tarik lagi untuk Batam,” ujarnya.

Optimisme Sarwo Edi mewakili industri galangan Kapal di Batam merupakan angin segar bagi kebangkitan industri maritim Batam.

Dari data yang dihimpun oleh Badan Usaha Pelabuhan BP Bagam, kunjungan kapal di Kawasan Industri Maritim Batam (Tersus/TUKS) periode Januari-Oktober 2022 mengalami kenaikan 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021 dari sisi call yakni 7.669 Call.

Sedangkan dari sisi GT (bobot kapal) terdapat kenaikan sebesar 32 persen untuk periode Januari-Oktober 2022 dibandingkan periode yang sama di tahun 2021.

“Ini menunjukkan bahwa kapal-kapal yang datang di wilayah kawasan maritim Batam bertonase cukup besar,” imbuhnya.

Badan Pengusahaan Batam terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa kepelabuhanan. Setelah sukses merilis layanan BP Batam Seaport Information Management System (B-SIMS) tahun 2021 lalu, kini melalui Badan Usaha Pelabuhan, BP Batam melakukan pemangkasan birokrasi pelayanan jasa kepelabuhanan melalui Peraturan Kepala BP Batam Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10  Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Sistem Host-To-Host Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam.

Dalam sambutannya, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menyampaikan dengan adanya Peraturan Kepala BP Nomor 16 Tahun 2022 ini, BP Batam memangkas proses verifikasi pelayanan jasa kepelabuhanan. Harapannya tentu saja percepatan pelayanan dan efisiensi biaya yang dikeluarkan pengguna jasa.

Prosedur pembayaran jasa kepelabuhanan yang semula melibatkan 9 verifikator dengan 12 alur kegiatan, kini hanya perlu melalui 5 verifikator saja dengan 8 alur kegiatan. Hal ini tentunya akan lebih efisien karena layanan menjadi ringkas dan pengguna jasa juga dapat memonitor pelayanan melalui sistem B-SIMS.

“Dengan adanya pemangkasan jumlah verifikator ini, proses pelayanan yang sebelumnya dapat memakan waktu berhari-hari kini dapat dilakukan hanya dalam proses 1 hari dengan catatan seluruh dokumen yang dilampirkan pengguna jasa telah lengkap,” ujar Muhammad Rudi saat membuka Sosialisasi Pembaruan Sistem Informasi Kepelabuhanan di Wilayah Kerja KPBPB Batam di Planet Holiday Hotel, Batam, Senin, 28 November 2022.

Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar menambahkan, sistem Host to Host sendiri merupakan sistem transaksi online yang menghubungkan sever Bank yang ditunjuk secara langsung oleh pengguna jasa menggunakan jaringan telekomunikasi. Sistem ini sudah diterapkan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam yang dahulu bernama  Kantor Pelabuhan BP Batam sejak 2016, mulanya untuk kegiatan labuh dan tambat. Kini proses pembayaran seluruh layanan jasa kepelabuhanan seperti kegiatan pemanduan, penundaan, bongkar, muat, dan jasa lainnya telah dapat dilakukan melalui sistem Host to Host.

“Dengan Host to Host kita dapat mencegah terjadinya gagal bayar oleh pengguna jasa, karena pengguna jasa diwajibkan untuk melakukan Hold Dana atau deposit, sebelum melakukan aktivitas di Pelabuhan. Nilainya sebesar 100 persen dari tarif layanan, jika realisasi kegiatannya kurang dari estimasi dana yang didepositkan maka akan kita kembalikan sesuai dengan nilai realisasi. Begitu juga jika realisasinya melebihi estimasi maka agen pelayaran harus membayar kekurangan pembayarannya terlebih dahulu,” imbuh Dendi.

Dengan adanya revisi Peraturan Kepala BP Batam mengenai Host To Host, Dendi mengatakan bahwa hal ini menandai suatu era moderenisasi bagi Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, yang berorientasi kepada pelayanan pada pengguna jasa, di mana pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, efisien dan mempunyai tingkat keakurasian yang tinggi. Pada gilirannya pemangkasan birokrasi layanan ini juga berimbas pada efisiensi biaya logistik, karena seluruh layanan telah terintegrasi secara online.

“Pembaruan Sistem Informasi Kepelabuhanan ini adalah wujud komitmen BP Batam untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa. Hari ini kami sosialisasikan kepada sekitar 250 agen pelayaran bahwa ada alur layanan yang dipangkas melalui B-SIMS. Harapannya layanan menjadi lebih cepat dan efisien yang ujung tombaknya adalah efisiensi biaya logistik,” imbuhnya.

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepala BP Batam Nomor 16 Tahun 2022 ini pun turut dihadiri Ketua DPC Indonesian Shipping Agency Assosiasion (ISAA) Batam, Perwakilan Indonesia National Shipowner Association (INSA) Batam, Ketua Harian Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA), Ketua Korwil Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Kepulauan Riau, Perwakilan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Ketua Bidang Antarintansi Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Batam, Ketua Harian Asosiasi Tenaga Ahli Kepabeanan (ATAK) Kota Batam dan Perwakilan KSOP Khusus Batam.

Badan Pengusahaan Batan (BP Batam) melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUP) menggelar Coffee Morning bertajuk “Wujudkan Pelabuhan Batam Berdaya Saing”, pada Kamis (10/2/2022) pagi, betempat di Aston Batam Hotel & Residences.

Kegiatan ini dihadiri lebih dari 70 orang peserta yang terdiri dari instansi dan organisasi yang berpusat pada sektor kepelabuhanan, seperti Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Batam, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Kota Batam, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam, Dewan Pengurus Cabang INSA (Indonesian National Shipowners’ Association) Batam, Batam Shipyard Offshore and Offshore Association (BSOA), dan lainnya.

Pada pertemuan tersebut, para peserta juga memberikan tanggapan, masukan dan kritik membangun atas pelayanan dan kebijakan yang diterbitkan oleh BP Batam.

Ketua INSA Batam, Osman Hasyim menyatakan apresiasinya terhadap BP Batam atas upaya untuk merevitalisasi pelabuhan Batam melalui sektor maritim.

“Setelah adanya perubahan Peraturan Kepala BP Batam, galangan kita bergeliat kembali. Nah, yang harus kita tingkatkan adalah rasa nyaman, rasa aman, kepastian hukum, harga yang bersaing dan pelayanan prima,” ujar Osman.

Ia menambahkan, faktor harga dan pelayanan telah mengalami peningkatan, baik dari KSOP Khusus Batam dan BUP, begitu juga dengan pelayanan di KPU Bea Cukai Batam.

Osman berharap BUP BP Batam mampu mengelola Pelabuhan Batu Ampar secara proporsional dan komersial yang dapat meningkatkan pendapatan.

Kepala Harian BSOA, Novi Hasni, turut mengapresiasi BP Batam atas pembangunan infrastruktur pada pelabuhan yang memberikan perubahan signifikan terhadap proses lalu lintas di sekitar pelabuhan.

“Terima kasih kepada Kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi, atas perbaikan akses masuk dan jalan ke area galangan. Dan saya yakin bahwa terminal khusus dan galangan kapal di Batam sudah berdaya saing,” ujar Novi.

Kepala KPU Bea Cukai Batam, Ambang Priyonggo, menambahkan momen Coffee Morning ini dapat dimanfaatkan para peserta untuk bertukar pikiran guna menjadikan Batam pusat kepelabuhanan yang berdaya saing tinggi di Indonesia.

“Kolaborasi antara Bea Cukai dengan BP Batam melalui Auto Gate System telah terealisasi. Ini menunjukkan komitmen kedua instansi terhadap proses transformasi kepelabuhanan di Batam,” kata Ambang.

Selain itu, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, serta Tata Kelola Pelabuhan, Heru Hernawan turut memberikan sumbang saran untuk BUP BP Batam dan instansi serta asosiasi kepelabuhanan di Batam, baik dari sisi SOP, kebijakan maupun sumber daya manusia.

Dukungan dan apresiasi juga disampaikan oleh Ketua Bidang Antarintansi Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Batam, Johan atas perubahan-perubahan yang dilaksanakan BUP.

“Selama setahun terakhir ini BUP telah memberikan inovasi untuk kemajuan pelabuhan Batam. Namun beberapa hal kami harapkan dapat ditingkatkan, seperti kepastian berusaha dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pelabuhan,” ujar Johan.

Ia berharap, BUP mampu merangkul dan membina kerja sama dengan instansi dan asosiasi kepelabuhanan untuk memajukan pelabuhan di Batam menjadi lebih baik.

Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar mengatakan, coffee morning tersebut dihelat dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi dan menemukan solusi atas permasalahan yang dialami para pelaku usaha perkapalan beserta instansi terkait.

Dendi juga berkesempatan untuk memaparkan perkembangan sejumlah layanan di pelabuhan selama tahun 2021. Bersumber dari data yang dihimpun oleh BUP, terdapat lebih dari 24.700 kapal barang yang berkunjung ke Batam selama tahun 2021. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 4,3 persen dibandingkan tahun 2020.

Sedangkan untuk pelabuhan penumpang domestik dan internasional mengalami penurunan drastis akibat pembatasan kegiatan bepergian selama pandemi Covid-19.

“BP Batam dan Bea Cukai Batam juga telah melakukan koordinasi terkait pengoperasian Auto Gate System (AGS) sejak November 2020 dan semakin intensif dilakukan pada April 2021,” ujar Dendi.

AGS sendiri telah terintegrasi dengan TPS Online Bea Cukai dan sudah beroperasi penuh mulai tanggal 1 Januari 2022. (Humas BP Batam)

Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) Batam di Pelabuhan Batuampar, mengapresiasi respon Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam dan Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Kota Batam, terhadap aspirasi mereka. KTKBM menggelar aksi atas rencana pencabutan Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Dirjen 1 Deputi tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi TKBM di Pelabuhan.

KTKBM Batam menggelar aksi untuk menyampaikan aspirasi dan mendapat respon dari KSOP serta BUP BP Batam, di Kantor BUP BP Batam, pada Kamis (3/2/2022) siang.

“Alhamdulillah, kami mendapat sambutan yang luar biasa dari pak Revo (Kepala KSOP) dan pak Dendi (Direktur BUP BP Batam). Jadi seperti biasa tidak ada mogok kalau mogok tidak ada dapat uang,” tegas Ketua KTKBM Batam, Sjahrial Harun.

Sjahrial mengatakan, aspirasi yang disampaikan, lebih karena aspirasi dari Jakarta. Sementara mereka di Batam, tidak terlalu mempermasalahkan rencana pencabutan KSB itu.

“Kalau bagi kita di Batam, tidak ada masalah sebetulnya. Mau dicabut atau tidak juga sama saja. Kita tetap bekerja seperti ini,” kata Sjahrial.

Diakui, ini aspirasi yang mereka sampaikan, karena ada permintaan dari rekan-rekannya di Jakarta. Tepatnya dari Induk Koperasi Pusat. “Meminta kita menjalankan aspirasi kepada yang berwenang,” bebernya.

Hal yang sama disampaikan Ketua Assosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Batam, Jonara Daniel yang mengakui pihaknya merupakan patner kerja KSOP dan BUP BP Bata..

“Kita di sini sebagai partner kerja bersama KTKBM dan stakeholder yang lain, mencoba menemani untuk bisa menyampaikan aspirasinya,” terang Jonara.

Sementara Direktur BUP BP Batam Dendi Gustinandar saat menerima aspirasi, tidak mempermasalahkan. Bahkan dinilai komunikasi dengan pihak yang protes SKB tersebut, berjalan baik. Demikian dengan yang di lapangan, komunikasi efektif berjalan dengan para pelaku industri kepelabuhanan.

“Kita mempunyai visi misi yang sama ketika ada satu isu pelan-pelan kita bisa menyelesaikan dengan tetap kreatif produktif dan tetap kompak,” kata Dendi.

Disebut, Batam sebagai kawasan investasi yang sangat di unggulkan di Indonesia, tetap mengedepankan komunikasi dan kordinasi. Diharapkan, jika ada hal yang dinilai tidak sesuai aspirasi dan aturan yang berlaku, untuk disampaikan kepada pihaknya.

“Kita tidak ingin ada imbas terhadap perekonomian Batam. Selama kita masih bisa bersama-sama, bisa menyelesaikan semuanya aspirasi. Kita harus tetap melaksanakan kegiatan di pelabuhan,” bebernya.

Pernyataan senada disampaikan Kepala KSOP Khusus Batam, Revolindo. “Hari ini penyampaian aspirasi dari KTKBM dengan cara damai tidak harus dengan mogok tapi aspirasi tersampaikan , kegiatan tetap berjalan,” harapnya.

Diingatkan, penting dilapangan untuk selalu menjaga kekompakan. “Harapannya tetap menjaga kekompakan yang sudah terjalin di Batam. Ini sangat baik dan bisa ditiru teman yang lain. Menjaga kondusifitas sehingga perekonomian tetap berjalan untuk Indonesia lebih maju,” himbau Revolindo. (Humas BP Batam)

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) akan melaksanakan pekerjaan galian dan pemasangan Box Culvert pada persimpangan lampu merah pintu masuk Pelabuhan Batu Ampar. Hal ini dilakukan untuk membangun saluran drainase guna mengantisipasi munculnya genangan air saat musim hujan berlangsung.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan pengerjaan ini akan memakan waktu lebih kurang satu bulan lamanya, mulai dari tanggal 3 Februari 2022 hingga 22 Maret 2022, dengan lebar galian sebesar 9 hingga 13 meter dan dalam galian sebesar lebih kurang 3 meter.

“Pengerjaan ini akan dilakuan sebanyak tiga tahap, dimana tahap pertama berlangsung dari tanggal 3 hingga 18 Februari 2022, tahap kedua pada tanggal 9 Februari hingga 6 Maret 2022, dan tahap terakhir pada tanggal 7 hingga 22 Maret 2022,” ujar Ariastuty.

Kecepatan pekerjaan galian tersebut cenderung relatif, sesuai dengan kondisi cuaca saat pengerjaan berlangsung. Hal ini dikarenakan kondisi tanah di sekitar area galian yang merupakan tanah timbun yang cenderung lunak bila terendam air hujan.

“Lamanya pekerjaan galian juga diakibatkan oleh saluran pipa air, listrik, dan fiber optik yang berseliweran di area galian. Sehingga kami membutuhkan waktu untuk mengurai dan memindahkan pipa-pipa utilitas tersebut,” jelas Ariastuty.

Dampak dari pekerjaan galian tentunya akan berpengaruh terhadap pengalihan jalur lalu lintas di sekitar persimpangan lampu merah pintu masuk Pelabuhan Batu Ampar. Sejumlah skema rute lalu lintas alternatif telah disiapkan untuk meminimalisir gangguan transportasi masyarakat dan pengguna jasa kepelabuhanan.

Skema rute lalu lintas mengalami perubahan dari arah Seraya menuju pintu masuk Dermaga Timur dan Dermaga Selatan Pelabuhan Batu Ampar, dimana pengendara akan dialihkan terlebih dahulu melalui simpang Polsek Batu Ampar, kemudian putar balik (U-Turn) menuju Pos Polair tidak jauh dari pintu masuk pelabuhan.

Sedangkan untuk rute Dermaga Selatan Pelabuhan Batu Ampar menuju Seraya maupun rute dari Jodoh ke Seraya, pengendara hanya dialihkan dari ruas jalan kanan ke ruas jalan kiri.

Ariastuty kemudian menambahkan, sebelum proses pengerjaan berlangsung, BP Batam juga telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, seperti Satuan Lalu Lintas Polresta Barelang, Polsek Batu Ampar, Dinas Perhubungan Kota Batam, PT. Moya Indonesia, SPAM Batam, dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam demi kelancaran pekerjaan galian dan lalu lintas pengendara.

“BP Batam meminta maaf kepada para pengguna jalan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pengerjaan ini, dan memohon dukungan dari seluruh pihak agar pekerjaan galian dan pemasangan Box Culvert dapat rampung tepat waktu,” tutup Ariastuty. (Humas BP Batam)

Badan Usaha Pelabuhan BP Batam mendukung penetapan Perairan Batam Wajib Pandu Kelas II sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan KM 228 Tahun 2021. Hal ini diungkapkan Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar saat menyampaikan kata sambutan dalam sosialisasi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 228 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu Kelas II di Perairan Pelabuhan Batam yang diselenggarakan KSOP Khusus Batam, Kamis (6/1/2022).

“Badan Pengusahaan Batam melalui Badan Usaha Pelabuhan memiliki komitmen yang sama dengan KSOP Khusus Batam dalam mewujudkan Pelabuhan Batam yang berdaya saing, salah satunya mendukung Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 228 Tahun 2021 tentang Penetapan kelas Perairan Wajib Pandu Kelas II di Perairan Pelabuhan Batam,” ujar Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar.

Menurutnya, lahirnya KM 228 Tahun 2021 menggantikan KM 22 Tahun 1990 dan KP 388 Tahun 2009 mengenai Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu di Batam merupakan langkah tepat, mengingat kondisi lalu lintas kapal di Perairan Pelabuhan Batam yang terus meningkat membutuhkan penyesuaian aturan.

“Sehingga dengan adanya KM 228 Tahun 2021 ini kami harapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi keselamatan pelayaran di Perairan Pelabuhan Batam khususnya, dan kemajuan industri maritim Batam umumnya,” imbuh Dendi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala KSOP Khusus Batam, Revolindo menyampaikan dengan adanya aturan baru ini maka mengubah kelas wajib pandu Perairan Batam yang semula kelas III menjadi kelas II. Ia berharap penyedia layanan pemanduan dan penundaan yang bermitra dengan BP Batam dapat memberikan layanan terbaik demi mewujudkan keamanan dan keselamatan pelayaran yang pada gilirannya meningkatkan daya saing Batam.

“Keputusan Menteri Perhubungan KM 228 Tahun 2021 ini diharapkan dapat meningkatkan daya Tarik Batam di mata Internasional, terlebih jalur pelayaran Batam termasuk yang tersibuk dengan jumlah lalu lintas kapal yang terus meningkat setiap tahunnya,” imbuhnya.

Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan Harry Kriswanto, Presiden Indonesian Maritime Pilots’ Association (INAMPA) Pasoroan Herman Harianja, perwakilan Asosiasi Industri Maritim dan Mitra KSO Pemanduan dan Penundaan BP Batam. (FPN)