Category: Peraturan Menteri

Peraturan mengenai tarif layanan yang diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2022. Peraturan ini ditetapkan dalam rangka optimalisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari layanan yang diberikan oleh BP Batam sebagai BLU, serta untuk memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam penetapan tarif.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2020 adalah pedoman yang komprehensif untuk pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia. Peraturan ini menyatukan berbagai ketentuan yang sebelumnya tersebar di beberapa peraturan, sehingga menciptakan kerangka kerja tunggal yang lebih terintegrasi dan efisien.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.06/2020 mengatur tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016. Peraturan ini ditetapkan untuk memperbarui dan mengoptimalkan tarif layanan yang diselenggarakan oleh BP Batam sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Tujuannya adalah untuk menyesuaikan tarif dengan kondisi ekonomi terkini, meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang lebih optimal, serta memberikan kepastian hukum dan transparansi bagi para pengguna jasa.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.06/2020 mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang terpadu Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 mengatur tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal. Peraturan ini ditetapkan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan berlayar, serta kelancaran lalu lintas di perairan Indonesia, terutama di pelabuhan dan terminal khusus. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya (PM 53 Tahun 2011 dan perubahannya) karena adanya kebutuhan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim.

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 51 Tahun 2015 mengatur tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem kepelabuhanan yang teratur, efisien, dan terintegrasi dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas kapal, penumpang, dan barang.