Blog Classic – Page 14 – Badan Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan

12Jul

87/PMK.05/2018

Perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016. Peraturan ini ditetapkan untuk memperbarui dan mengoptimalkan tarif layanan yang diselenggarakan oleh BP Batam sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Tujuannya adalah untuk menyesuaikan tarif dengan kondisi ekonomi terkini, meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang lebih optimal, serta memberikan kepastian hukum dan transparansi bagi para pengguna jasa.

Meta	Keterangan
Kode	87/PMK.05/2018
Judul	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/Pmk.05/2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
Bentuk	Peraturan Menteri Keuangan
Nomor	87
Tahun	2018
Tanggal Berlaku Efektif	7 Agustus 2018
Status	Masih berlaku
Dokumen	PMK-87PMK052018-TTG-PERUBAHAN-PMK-148PMK052016-TGL-7-8-2018

12Jul

59/PMK.06/2020

BatamportPeraturan Menteri

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.06/2020 mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang terpadu Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

Meta	Keterangan
Kode	59/PMK.06/2020
Judul	Tata Cara Pengelolaan Aset Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
Bentuk	Peraturan Menteri Keuangan
Nomor	59
Tahun	2020
Tanggal Berlaku Efektif	2 Juni 2020
Status	Masih berlaku
Dokumen	PMK-59PMK062020-TTG-TATA-CARA-PENGELOLAAN-ASET-TGL-2-6-2020

12Jul

PM Nomor 57 Tahun 2015

BatamportPeraturan Menteri

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 mengatur tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal. Peraturan ini ditetapkan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan berlayar, serta kelancaran lalu lintas di perairan Indonesia, terutama di pelabuhan dan terminal khusus. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya (PM 53 Tahun 2011 dan perubahannya) karena adanya kebutuhan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim.

Meta	Keterangan
Kode	PM Nomor 57 Tahun 2015
Judul	Pemanduan Dan Penundaan Kapal
Bentuk	Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor	57
Tahun	2015
Tanggal Berlaku Efektif	16 Maret 2015
Status	Masih berlaku
Dokumen	PM-57-THN-2018-TTG-PEMANDUAN-DAN-PENUNDAAN-KAPAL-TGL-16-3-2015

12Jul

PM Nomor 51 Tahun 2015

BatamportPeraturan Menteri

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 51 Tahun 2015 mengatur tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem kepelabuhanan yang teratur, efisien, dan terintegrasi dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas kapal, penumpang, dan barang.

Meta	Keterangan
Kode	PM Nomor 51 Tahun 2015
Judul	Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
Bentuk	Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor	51
Tahun	2015
Tanggal Berlaku Efektif	24 Februari 2015
Status	Masih berlaku
Dokumen	PM-51-THN-2015-TTG-PENYELENGARAAN-PELABUHAN-LAUT-TGL-24-2-2015

12Jul

PP Nomor 5 Tahun 2011

BatamportPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Peraturan ini bertujuan untuk memperluas cakupan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, meliputi Pulau Janda Berias dan gugusannya, serta menyesuaikan ketentuan terkait pengelolaan dan pegawai badan pengusahaan.

Meta	Keterangan
Kode	PP Nomor 5 Tahun 2011
Judul	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
Bentuk	Peraturan Pemerintah
Nomor	5
Tahun	2011
Tanggal Berlaku Efektif	4 Februari 2011
Status	Masih berlaku
Dokumen	PP-5-THN-2011-TTG-PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-PEMERINTAH-NOMOR-46-TAHUN-2007-TGL-4-2-2011

12Jul

PP Nomor 46 Tahun 2007

BatamportPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditetapkan untuk mengembangkan perekonomian Batam. Peraturan ini memungkinkan Batam menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas untuk memaksimalkan kegiatan di bidang perdagangan, maritim, industri, dan lainnya.

Meta	Keterangan
Kode	PP Nomor 46 Tahun 2007
Judul	Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
Bentuk	Peraturan Pemerintah
Nomor	46
Tahun	2007
Tanggal Berlaku Efektif	20 Agustus 2007
Status	Masih berlaku
Dokumen	PP-46-THN-2007-KPBPBB-TGL-20-8-2007

12Jul

PERPU Nomor 1 Tahun 2007

BatamportPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang.

Meta	Keterangan
Kode	PERPU Nomor 1 Tahun 2007
Judul	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
Bentuk	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor	1
Tahun	2007
Tanggal Berlaku Efektif	4 Juni 2007
Status	Masih berlaku
Dokumen	PERPU-1-THN-2007-TGL-4-6-2007

12Jul

PERPU Nomor 1 Tahun 2000

BatamportPeraturan Pemerintah

PERPU Nomor 1 Tahun 2000 adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang kini telah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang. Perpu ini dibentuk untuk mengatur mengenai Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) dan Pelabuhan Bebas (Free Port), menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970 yang sudah tidak berlaku.

Meta	Keterangan
Kode	PERPU Nomor 1 Tahun 2000
Judul	Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
Bentuk	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor	1
Tahun	2000
Tanggal Berlaku Efektif	1 September 2000
Status	Masih berlaku
Dokumen	PERPU-1-THN-2000-TGL-1-9-2000

12Jul

UU Nomor 17 Tahun 2008

BatamportUndang-undang

Pengaturan untuk bidang angkutan di perairan memuat prinsip pelaksanaan asas cabotage dengan cara pemberdayaan angkutan laut nasional yang memberikan iklim kondusif guna memajukan industri angkutan di perairan, antara lain adanya kemudahan di bidang perpajakan, dan permodalan dalam pengadaan kapal serta adanya kontrak jangka panjang untuk angkutan; Dalam rangka pemberdayaan industri angkutan laut nasional, dalam Undang Undang ini diatur pula mengenai hipotek kapal.

Meta	Keterangan
Kode	UU Nomor 17 Tahun 2008
Judul	Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Bentuk	Undang-Undang
Nomor	17
Tahun	2008
Tanggal Berlaku Efektif	7 Mei 2008
Status	Masih berlaku
Dokumen	UU-17-THN-2008-TTG-PELAYARAN-TGL-7-5-2008

12Jul

UU Nomor 44 Tahun 2007

BatamportUndang-undang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Meta	Keterangan
Kode	UU Nomor 44 Tahun 2007
Judul	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
Bentuk	Undang-undang
Nomor	44
Tahun	2007
Tanggal Berlaku Efektif	1 November 2007
Status	Masih berlaku
Dokumen	UU-44-THN-2007-TGL-1-11-2007

1 … 12 13 14 15

Layanan B-Care

Direktorat Pengelolaan

Pelabuhan Penumpang

Pelabuhan Barang