PENGUMUMAN :

Form Pengisian Data Kapal

Layanan registrasi kapal baru dan pembaruan data master kapal untuk memastikan informasi kapal yang masuk ke Sistem Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan tercatat secara akurat, lengkap, dan terverifikasi. Seluruh data wajib diisi…

Form Pengisian Data Perusahaan

Layanan registrasi perusahaan baru sebagai bagian dari pendataan resmi pelaku usaha kepelabuhanan. Seluruh informasi dan dokumen pendukung yang dikumpulkan akan dimasukkan ke dalam Sistem Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan untuk memastikan data…

PP Nomor 28 Tahun 2025

Mengatur mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Ruang lingkup penyelenggaraan PBBR meliputi: persyaratan dasar; Perizinan Berusaha (PB); Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU); norma, standar, prosedur, dan…

148/PMK.05/2016

Peraturan mengenai tarif layanan yang diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2022. Peraturan…

129/PMK.05/2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2020 adalah pedoman yang komprehensif untuk pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia. Peraturan ini menyatukan berbagai ketentuan yang sebelumnya tersebar di beberapa peraturan, sehingga…

115/PMK.06/2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.06/2020 mengatur tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang lebih efektif, efisien,…

87/PMK.05/2018

Perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016. Peraturan ini ditetapkan untuk memperbarui dan mengoptimalkan tarif layanan yang diselenggarakan oleh BP Batam sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Tujuannya adalah untuk menyesuaikan…

59/PMK.06/2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.06/2020 mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang…

PM Nomor 57 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 mengatur tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal. Peraturan ini ditetapkan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan berlayar, serta kelancaran lalu lintas di perairan Indonesia, terutama…

PM Nomor 51 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 51 Tahun 2015 mengatur tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem kepelabuhanan yang teratur, efisien, dan terintegrasi dalam mendukung kelancaran arus…

PP Nomor 46 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditetapkan untuk mengembangkan perekonomian Batam. Peraturan ini memungkinkan Batam menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas untuk memaksimalkan kegiatan di…

UU Nomor 17 Tahun 2008

Pengaturan untuk bidang angkutan di perairan memuat prinsip pelaksanaan asas cabotage dengan cara pemberdayaan angkutan laut nasional yang memberikan iklim kondusif guna memajukan industri angkutan di perairan, antara lain adanya…

UU Nomor 44 Tahun 2007

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan…

UU Nomor 36 Tahun 2000

UU Nomor 36 Tahun 2000 adalah Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang, yang ditetapkan pada…

Blog Grid View

FacebookInstagramYoutube
We Are Here!

Layanan B-Care